Jumlah pelanggaran Pilkada di Boyolali tertinggi ke dua se-Jawa Tengah. Sementara untuk jumlah pelanggaran etik, yakni pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada, Boyolali malah menempati peringkat tertinggi.
Usai Rapat Pleno Penetapan Seno Samodro - Said Hidayat sebagai paslon terpilih Pilkada Boyolali 2015, Selasa (22/12/2015), Ketua Panwaslu Boyolali Narko Nugroho mengungkapkan, selama masa kampanye hingga rekapitulasi penghitungan suara, jumlah kasus pelanggaran Pilkada di Boyolali mencapai 67 kasus, baik pelanggaran administrasi, etik, dan pidana. Jumlah kasus tersebut mencatatkan Boyolali sebagai peringkat kedua jumlah pelanggaran Pilkada se-Jawa Tengah di bawah Kota Semarang.
"Jumlah kasus tersebut dihitung dari jumlah rekomendasi yang dikeluarkan, baik dari Panwascam atau Panwaslu," kata Narko.
Sementara untuk pelanggaran etik atau pelanggaran yang melibatkan penyelenggara Pilkada, meski tak menyebut jumlah pasti, Narko mengatakan untuk jumlah jenis pelanggaran tersebut Boyolali menempati urutan tertinggi se-jawa Tengah. Dari jumlah keseluruhan kasus, sebanyak 11 kasus masuk ke Sentra Gakkumdu. Tiga kasus diantarannya sampai di pengadilan dengan jumlah terdakwa sebanyak 3 orang. Sementara khusus saat hari H pencoblosan, pihaknya juga mencatat ada sebanyak 28 jenis pelanggaran.
"Tentunya ini sangat kita sayangkan , sebab pelanggaran pada Pilkada kali ini cukup tinggi, lebih banyak dibanding pada Pileg atau Pilpres lalu," imbuhnya.
Di sisi lain, KPUD Boyolali melakukan penetapan paslon Seno Samodro - Said Hidayat sebagai pemenang Pilkada Boyolali, setelah tiga hari pasca rekapitulasi penghitungan suara, tak ada tindakan gugatan atas hasil Pilkada. Ketua KPUD Boyolali Siswadi Sapto Harjono mengatakan, usai penetapan, pihaknya akan segera menyampaikan hasil penetapan ke Ketua DPRD Boyolali untuk diserahkan ke Kemendagri melalui Gubernur untuk pengesahan hasil Pilkada.
KR
Usai Rapat Pleno Penetapan Seno Samodro - Said Hidayat sebagai paslon terpilih Pilkada Boyolali 2015, Selasa (22/12/2015), Ketua Panwaslu Boyolali Narko Nugroho mengungkapkan, selama masa kampanye hingga rekapitulasi penghitungan suara, jumlah kasus pelanggaran Pilkada di Boyolali mencapai 67 kasus, baik pelanggaran administrasi, etik, dan pidana. Jumlah kasus tersebut mencatatkan Boyolali sebagai peringkat kedua jumlah pelanggaran Pilkada se-Jawa Tengah di bawah Kota Semarang.
"Jumlah kasus tersebut dihitung dari jumlah rekomendasi yang dikeluarkan, baik dari Panwascam atau Panwaslu," kata Narko.
Sementara untuk pelanggaran etik atau pelanggaran yang melibatkan penyelenggara Pilkada, meski tak menyebut jumlah pasti, Narko mengatakan untuk jumlah jenis pelanggaran tersebut Boyolali menempati urutan tertinggi se-jawa Tengah. Dari jumlah keseluruhan kasus, sebanyak 11 kasus masuk ke Sentra Gakkumdu. Tiga kasus diantarannya sampai di pengadilan dengan jumlah terdakwa sebanyak 3 orang. Sementara khusus saat hari H pencoblosan, pihaknya juga mencatat ada sebanyak 28 jenis pelanggaran.
"Tentunya ini sangat kita sayangkan , sebab pelanggaran pada Pilkada kali ini cukup tinggi, lebih banyak dibanding pada Pileg atau Pilpres lalu," imbuhnya.
Di sisi lain, KPUD Boyolali melakukan penetapan paslon Seno Samodro - Said Hidayat sebagai pemenang Pilkada Boyolali, setelah tiga hari pasca rekapitulasi penghitungan suara, tak ada tindakan gugatan atas hasil Pilkada. Ketua KPUD Boyolali Siswadi Sapto Harjono mengatakan, usai penetapan, pihaknya akan segera menyampaikan hasil penetapan ke Ketua DPRD Boyolali untuk diserahkan ke Kemendagri melalui Gubernur untuk pengesahan hasil Pilkada.
KR
Tidak ada komentar:
Posting Komentar